Pengembang atau developer perumahan Aerohome Estate dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (21/7/2025). Akibat putusan ini, sekitar 135 dari total 140 rumah warga terancam disita dan dilelang.
Kreditur dan debitur perumahan Aerohome Estate ini melakukan perlawanan atas putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Mks itu.
Mereka siap mengajukan berbagai upaya hukum untuk menuntut keadilan. Upaya hukum dimaksud mulai dari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), pengaduan etik kepada Dewan Kehormatan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), laporan ke Komisi Yudisial, laporan ke Badan Pengawas MA, hingga laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa hukum mayoritas kreditur Perumahan Aerohome Estate, Andi Muhammad Ikhsan, menyampaikan putusan pailit ini cukup mengejutkan. Majelis hakim dan pengurus diduga melanggar prosedur hukum dan mengabaikan hasil voting mayoritas kreditur yang menyetujui perpanjangan waktu, sebagaimana dimohonkan debitur.
“Putusan pailit ini mengabaikan azas keadilan sebagaimana semangat perdamaian dalam PKPU,” kata Ikhsan, saat konferensi pers di Makassar, Selasa (22/7/2025).
Konferensi pers itu turut dihadiri kuasa hukum debitur dan mayoritas warga perumahan Aerohome Estate.
Ikhsan bersama kuasa hukum kreditur lainnya, Erwinsyah, menyampaikan putusan pailit sangat merugikan kreditur dan debitur. Atas putusan itu, kurang lebih 135 dari total 140 rumah warga terancam disita dan dilelang.
Padahal, kedua belah pihak menginginkan penyelesaian secara damai dan bertahap. Hal itu juga diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menyatakan waktu PKPU sementara dan perpanjangannya hingga maksimal 270 hari.
“Hasil voting, 85 persen kreditur sepakat adanya perpanjangan karena ingin membuka ruang perdamaian. Sayangnya hal itu tidak menjadi pertimbangan,” ungkap dia.
Kuasa hukum kreditur Perumahan Aerohome Estate, Muh Mahbub Amin dan Sulfiandi, memastikan mengajukan kasasi ke MA atas putusan pailit yang dinilai merugikan.
