Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiono Suwadi, menanggapi tudingan politisasi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam keterangannya, Pujiono menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan saat ini merupakan penegakan hukum murni, tanpa intervensi politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Pujiono dalam program Rakyat Bersuara di kanal YouTube iNews Official yang tayang pada Selasa, 22 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini telah dimulai sejak Juni 2023, jauh sebelum mencuatnya isu politisasi di ruang publik.
“Sehingga dalam informasi yang kita terima, termasuk ketakutan soal politisasi, kriminalisasi, segala macam itu, jawaban dari Kejaksaan clear: murni penegakan hukum,” kata Pujiono.
Menurut Pujiono, Komisi Kejaksaan telah memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung sejak awal, agar penyidikan dilakukan secara profesional dan menyeluruh, termasuk terhadap nama-nama lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Ia bahkan menyebut bahwa beberapa mantan pejabat, termasuk mantan Mendag Enggartiasto Lukita dan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
“Makanya kemudian sejak awal case ini kita sampaikan, termasuk ketika Tom Lembong ditetapkan tersangka, kita sampaikan menteri yang lain dipanggil juga. Kemudian yang sudah terperiksa Rahmat Gobel, terus dari hasil penyelidikan juga sudah dari Enggar,” tambahnya.
Namun, Pujiono secara blak-blakan menyebut bahwa Kejaksaan sempat mempertimbangkan aspek risiko politik dalam menentukan urutan pemeriksaan terhadap para pihak. Ia mengaku bahwa risiko menghukum Tom Lembong dinilai lebih kecil dibanding tokoh-tokoh politik lain yang juga disebut dalam kasus ini.
Pujiono mengatakan langkah penyidikan terhadap Tom Lembong dipilih sebagai prioritas awal untuk menghindari gejolak politik yang lebih besar. Meski begitu, ia menegaskan harapan agar kasus ini tetap dikembangkan dan menyeret semua pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.
Pernyataan ini pun menimbulkan perdebatan publik karena menunjukkan adanya perhitungan politis dalam proses hukum yang seharusnya independen. Namun, Pujiono bersikeras bahwa langkah yang diambil Kejaksaan tetap dalam koridor hukum dan tidak bermuatan kepentingan politik.
