Akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengalami kemacetan parah pada pekan ketiga Juli 2025. Antrean kendaraan, terutama truk-truk logistik, dilaporkan mencapai puluhan kilometer dan menyebabkan kelumpuhan lalu lintas di sejumlah titik utama.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan guna meminta langkah cepat dalam menangani krisis transportasi tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menjelaskan bahwa kemacetan ini dipicu oleh pengurangan jumlah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Keputusan tersebut diambil setelah insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.
“Dari 15 kapal yang sebelumnya beroperasi, saat ini hanya enam kapal yang diizinkan melayani penyeberangan,” ujar Nyono saat dikonfirmasi, Sabtu (26/7/2025).
Selain jumlah armada yang terbatas, kapasitas angkut juga dibatasi secara signifikan. Kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang sebelumnya dapat mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan membawa maksimal lima unit.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari evaluasi keselamatan yang dilakukan oleh KSOP Tanjungwangi sebagai otoritas pelayaran. Otoritas menilai bahwa pengurangan beban dan panjang ramp door pada kapal harus diatur ulang demi menjamin keamanan pelayaran.
Kemacetan yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas distribusi logistik antar pulau, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang hendak menyeberang ke Bali. Banyak pengemudi mengaku harus menginap berhari-hari di jalan akibat lamanya antrean.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan normalisasi layanan penyeberangan akan dilakukan secara menyeluruh. Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat segera mengambil tindakan agar jalur utama Jawa–Bali ini kembali lancar.
@fajarupdate Kemacetan ekstrem terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terutama pada pekan ketiga Juli 2025. Antrean kendaraan, khususnya truk-truk besar, dilaporkan mengular hingga puluhan kilometer, sehingga menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kondisi tersebut membutuhkan penanganan cepat. Surat resmi telah dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta solusi atas kemacetan yang terjadi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menjelaskan bahwa kemacetan dipicu oleh berkurangnya jumlah kapal yang diizinkan beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk, menyusul insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu. “Dari 15 kapal yang sebelumnya aktif melayani penyeberangan, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi,” ujar Nyono, dikutip dari Antara, Sabtu (26/7/2025). Pengurangan tersebut merupakan bagian dari evaluasi keselamatan yang dilakukan oleh KSOP Tanjungwangi, selaku otoritas pelayaran. Selain jumlah kapal, kapasitas angkut juga mengalami penyesuaian drastis. Kapal yang sebelumnya mampu mengangkut 20 kendaraan kini hanya diperbolehkan memuat lima unit saja. Penyesuaian ini dilakukan demi keselamatan pelayaran, terutama terkait beban dan panjang ramp door pada kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang digunakan di lintasan tersebut.
♬ Berdamai Dengan Apa Yang Terjadi – Miftah Al Huda Tampiono
